Archive for the ‘Artikel Pribadi’ Category

23
Jul

Politik Dan Godaan Kekuasaan

   Posted by: Eddy Harianto

HIRUK-PIKUK politik yang ada saat ini, di antaranya Sidang Istimewa (SI) MPR, upaya kompromi politik, langkah nekat-nekatan dan ancaman-ancaman. Lalu kita perlu bertanya, hiruk-pikuk politik itu untuk apa ? Kekuasaan atau keselamatan rakyat?

Kebanyakan dari kita berpendapat, semua itu memberikan suatu kesan dan isyarat, bahwa semua hiruk-pikuk politik lebih untuk kekuasaan daripada keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau para ”atlet Senayan” (baca: anggota DPR) lari ke eksekutif, karena mungkin tujuan berpolitik adalah untuk mencari kekuasaan. Kasak-kusuk perebutan kekuasaan misalnya, dikarenakan para pemain politik yang tidak mengindahkan etika dan moralitas berpolitik.

Memang, secara leksikal politik berarti kegiatan dalam negara untuk mengurus kesejahteraan warga negara. Atau kegiatan yang berurusan dengan kepentingan negara. Dalam arti yang lebih luas politik mengacu pada perwujudan hak-hak seseorag sebagai warga negara.

Tujuan etis kegiatan politik adalah untuk menghumanisasikan hidup. Artinya dengan kegiatan politik manusia makin berkembang untuk mewujudkan hak-hak dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Politik yang benar adalah membebaskan dan memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan, kekerasan politik, pemerasan, pemerkosaan, manipulasi, ketidakadilan, kebodohan dan kemiskinan dalam kehidupan bersama. Kondisi politik sebagai humanisasi hidup mengalami pergeseran makna ketika praktik politik dikomersialkan untuk kepentingan pribadi kaum elite politik atau sekelompok partai yang berkuasa dalam suatu negara. Saya mensinyalir adanya ketimpangan praktik politik dalam dunia dewasa ini dengan mengatakan bahwa nilai etis politik sangat bergantung pada kepentingan yang punya kepentingan, termasuk penguasa.
Politik dijadikan ajang perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan. Kegiatan politik dipakai oleh sejumlah elite untuk mengumpulkan kekayaan dan mencari prestise pribadi.

Ketimpangan praktik politik merebak pada ketimpangan faktor empiris lain yaitu ekonomi. Dapat dikatakan bahwa siapa yang menguasai bidang politik dengan sendirinya juga menguasasi kehidupan ekonomi. Siapa yang mau menguasasi ekonomi dia harus menguasai bidang politik. Maka bolehlah kita mengambil sebuah konklusi bahwa kemiskinan ekonomi merupakan bias dari praktik politik yang tidak demokratis.

Adanya distorsi di bidang lain (ekonomi dan hukum) mempunyai landasan utama pada ketimpangan praktik politik. Di negara kita Indonesia, ketakutan akan kekuasaan absolut dibicarakan oleh Mohammad Hatta dalan Sidang BPUPKI 15 Juli 1945. Bung Hatta menghendaki agar negara Indonesia didasarkan pada hukum (rechstaat) bukan atas dasar kekuasaan (machstaat). Artinya hukum mengatur dan menata kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Karena kekuasaan yang tak berlandaskan pada hukum pada dasarnya adalah tirani. Di samping itu hukum harus menjamin dan melindungi hak-hak rakyat termasuk hak di bidang politik.

Ketentuan hukum seharusnya memberikan kepastian tindakan yang benar dan salah, guna menjamin rasa aman, ketertiban sosial, ekonomi, dan politik. Namun tiap kata dari ayat dan pasal dalam undang-undang, ternyata bisa diberi arti dan makna yang bermacam-macam sesuai versi pelaku. Bukan kepastian benar dan salah yang diperoleh; tiap ketentuan hukum justru membuka peluang para pihak saling menyalahkan sambil membenarkan tindakkan diri dan golongannya sendiri. Hukum bukan lagi berfungi sebagai sumber kepastian, tetapi pemicu konflik.

Berbagai tindakan kekerasan (kekerasan politik) baik bersifat vertikal maupun horisontal terus berlanjut dengan jangkauan meluas. ‘Debat kusir’ antarelite tentang fungsi dan hak masing-masing yang tak kalah kerasnya, menjadikan kekerasan hubungan sosial-politik negeri ini makin membudaya. Namun, elite bangsa ini masih juga tak habis mengerti bagaimana hal itu terjadi di tengah bangga diri warga sebagai bangsa yang sopan santun dan penuh toleransi.

Munculnya Orde Reformasi ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Semua terlihat sibuk dengan diri sendiri untuk saling menyalahkan dan mengalahkan. Realisasi sosial dan politik menjadi rancu, tanpa menyatukan problema kebangsaan dan kerakyatan yang kelihatannya makin parah begitu layar panggung politik ditutup.

Gagasan pertemuan antarelite tak tersambut, menunjukkan dinamika politik kita menemui kebuntuan. Hubungan politik tanpa arah yang jelas untuk menemukan kriteria bersama lewat dialog jujur dan obyektif. Masa depan bangsa bagai tergantung misteri dan kabut kegelapan di siang bolong.
Dihantui Keraguan

Pernyataan elite menjadi tak produktif ketika masyarakat dibuat tidak mengerti, padahal merekalah sasaran utama tiap pernyataan elite. Masyarakat mulai dihantaui oleh sejumlah keraguan mengenai apa sebenarnya maksud dari tindakan pihak lain. Hal ini bisa berkembang ke dalam situasi saling tak percaya di antara banyak kelompok warga, dan ketidakpercayaan warga atas pernyataan elite yang tak jarang berakhir pada kekerasan publik.

Statetmen dari kalangan elite dapat dipahami oleh publik melalui suatu mode ‘plesetan’ yang maknanya di luar hubungan sintaksis dan semantik pernyataan elite. Kebijakan pemerintah dan kontrol DPR atas tiap kebijakan dari eksekutif menjadi tidak jelas karena selalu bermakna ganda yang bisa saja saling bertentangan. Hal ini bisa menandai alienasi atau keterasingan elite atas publik rakyat dan antarwarga itu sendiri.

Suatu keunikan yang sedang menggejala di tengah masyarakat umum yakni seakan-akan sedang menikmati gejala ‘politik plesetan’. Di mata rakyat, tampilan elite politik nasional bagaikan ‘selebritis politik’ semacam artis yang enak dijadikan tontonan.

Pada hakikatnya politik sebenarnya menjadi permainan cantik tentang usaha mencapai kompromi untuk tujuan bersama, bukan sebaliknya berubah menjadi adu kekuatan. Politik yang seharusnya sebagai permainan meyakinkan banyak pihak, bukan melakukan tindakan yang mendatangkan tirani.

Oleh karena itu, tiap pihak dan kekuatan politik perlu menyadari bahwa kebaikan dan kebenaran politik adalah yang didukung mayoritas dan saling menguntungkan banyak pihak. Pihak yang gagal misalnya, harus menerima risiko kehilangan jabatan dan kedudukan politiknya, dan tidak perlu merasa kalah atau malu.

Untuk pihak yang lain jangan tergoda oleh tawaran kekuasaan dengan cara percaturan politik kotor. Dari sinilah kita baru bisa membangun kesadaran dan nilai kolektifitas sebagai rujukan penyelesaian persoalan dan kepentingan yang berbeda, menuju kebersamaan berbangsa dan bernegara yang harmonis.

Penulis: Pengamat Masalah Sosial Politik Dan Kemasyarakatan tinggal di Denpasar